Ketika Fakta Beradu Dengan Teori

Sekilas Hukum Bisnis – Kepailitan

       Sama seperti posting sebelumnya, saya sebagai mahasiswi yang duduk di Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, berusaha membagi informasi dan membantu teman-teman dalam melengkapi keperluan perkuliahan, khususnya dalam posting kali ini adalaha Hukum Bisnis. Teman-teman diperkenankan untuk menggunakan materi yang telah saya posting disini, dengan catatan tetap membaca materi serta referensi dari buku-buku yang sudah ditetapkan menjadi pedoman. Terimakasih atas permaklumannya. Indahnya berbagi.🙂

A. Pengertian Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu sitaan umum, atas seluruh harta kekayaan dari orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna pembayaran hutang-hutangnya kepada semua kreditor, dan dibayar menurut perbandingan jumlah piutang masing-masing. Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris istilah pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah faillite artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan Le Faille. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah faillit yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah to fail dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah failire

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan / Faillisement Verordening stb 1905 – 217 jo 1906 – 348 menyebutkan : “Setiap berutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditur) dengan putusan Hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.” Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 4/199/ menyebutkan : “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagai dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Menurut Rachmadi Usman kepailitan adalah Keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga.

Sedangkan menurut Retno Wulan, kepailitan adalah eksekusi masal yang ditetapkan dengan keputusan Hakim yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua atau orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.

Dari pengertian kepailitan tersebut dapat disampaikan bahwa :

  1. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan
  2. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya, sehingga debitur masih bisa untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan.

Dan pengertian terakhir mengenai kepailitan yaitu dalam pasal 1 ayat (1) UU. No. 37 Tahun 2004 (tentang Kepailitan dan PKPU) menyebutkan bahwa kepailitan merupakan sitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas. Dalam Undang- Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa :

(1)   untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

(2)   Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

(3)   Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang.

Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak ada batasan waktu saat dilakukan perbuatan hukum oleh debitor sehingga dapat dibatalkan melalui upaya actio pauliana tersebut. Karena itu hukum yang mengaturnya hanyalah hukum yang umum mengenai daluarsa suatu gugatan. Dalam hal ini, gugatan terhadap actio pauliana dapat dilakukan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitor yang belum melebihi jangka waktu 1 tahun.

 

B. Asas Hukum Kepailitan

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari 2 pasal KUHPer Pasal 1131 KUHPer dan Pasal 1132 KUHPer, mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya. Menurut Pasal 1131 KUHPer segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Pasal 1132 KUHPer menyebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi / lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari. Jadi pada dasarnya asas yang terkandung dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPer ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-krediturnya terhadap transaksinya dengan debitur.

Menurut Sri Redjeki Hartono, Lembaga Kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi :

  1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya, bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertangung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur-krediturnya.
  2. Juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh kreditur-krediturnya.

C. Syarat-Syarat Untuk Dinyatakan Pailit

Agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, maka berbagai persyaratan juridis harus dipenuhi ketentuan dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 UU No. 37 Tahun 2004 yaitu:

  1. Permohonan dari debitor (perorangan) :
    1. Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
    2. Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
    3. Surat kuasa khusus.
    4. Surat tanda bukti diri (KTP) suami/isteri yang masih berlaku.
    5. Persetujuan suami/isteri yang dilegalisir.
    6. Daftar asset dan tanggung jawab.
    7. Neraca pembukuan terakhir (dalam hal perorangan memiliki perusahaan).
  1. Permohonan dari debitor (Perseroan Terbatas).
    1. Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
    2. Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
    3. Surat kuasa khusus.
    4. Akta pendaftaran perusahaan (tanda daftar perusahaan) yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
    5. Putusan sah rapat umum pemegang saham (RUPS) terakhir.
    6. Neraca keuangan terakhir.
    7. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor.
    8. Anggaran Dasar/Anggaran rumah tangga.
    9. Permohonan dari debitor (Yayasan/Asosiasi).
      1. Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
      2. Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
      3. Surat kuasa khusus.
      4. Akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
      5. Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan pernyataan pailit.
      6. Neraca keuangan terakhir.
      7. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor.
    10. Permohonan dari debitor (Kejaksaan/Bank Indonesia/Bapepam).
      1. Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
      2. Surat tugas/surat kuasa.
      3. Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
      4. Surat kuasa khusus.
      5. Akta pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
      6. Surat perjanjian utang.
      7. Perincian utang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar.
      8. Neraca keuangan terakhir.
      9. Daftar asset dan tanggung jawab.
      10. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor.
    11. Permohonan dari kreditor (Kejaksaan/Bank Indonesia/Bapepam).
      1. Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
      2. Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
      3. Surat kuasa khusus.
      4. Akta pendaftaran perusahaan/yayasan/asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
      5. Surat perjanjian utang.
      6. Perincian utang yang tidak dibayar.
      7. Nama serta alamat masing-masing debitor
      8. Tanda kenal diri debitor.
      9. Nama serta alamat mitra usaha.
      10. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris oleh penterjemah resmi (jika menyangkut unsur asing)

D. Pihak-Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Objek undang-undang kepailitan adalah Debitor, yaitu Debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para Kreditornya. Undang-undang berbagai negara membedakan antara aturan kepailitan bagi Debitor orang perorangan (individu) dan Debitor bukan perorangan atau badan hukum. Kepailitan bukan saja dapat diajukan terhadap Badan Usaha Milik Swasta atau badan-badan hukum swasta tetapi dapat juga diajukan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1.        Kepailitan Holding Company.

Dapatkah permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap suatu Holding Company. Penulis berpendapat permohonan itu dapat saja diajukan, oleh karena suatu Holding Company adalah suatu perusahaan. Adalah menarik mencermati putusan Pengadilan Niaga dalam perkara Ometraco, yaitu Putusan No.3/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst dan No.4/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst yang menolak permohonan kepailitan terhadap Holding Company dengan pertimbangan bahwa seharusnya permohonan-permohonan terhadap Holding Company dan terhadap anak perusahaan tersebut diajukan dalam satu permohonan.

Terhadap putusan ini Kartini Muljadi, S.H., salah satu perancang Perpu No. 1 Tahun 1998, berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga tersebut kurang tepat. Permohonan pailit terhadap Holding Company dan anak perusahaannya oleh UUK tidak diwajibkan untuk diajukan dalam satu permohonan. Mereka merupakan badan hukum yang berbeda, mempunyai Kreditor yang berbeda, mungkin pula Holding Company adalah Kreditor dari anak perusahaannya. Penulis sangat mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Kartini Muljadi tersebut di atas.

2. Kepailitan Bank dan Perusahaan Efek

Undang-undang Kepailitan membedakan antara Debitor bank dan bukan bank, antara Debitor perusahaan efek dan bukan perusahaan efek. Pembedaan itu dilakukan berkaitan dengan ketentuan undang-undang ini mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

3. Kepailitan Penjamin

Berkaitan dengan pemberian guarantee yang biasanya diminta oleh perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan undang-undang ini seorang penjamin atau penanggung yang memberikan personal guarantee atau suatu perusahaan yang memberikan corporate guarantee dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit.

Selama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun oleh para pengusaha bahwa seorang personal guarantor dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila personal guarantor itu tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya ialah bahwa guarantor (baik personal guarantee maupun corporate guarantee) dapat dinyatakan pailit. Penjamin atau penanggung adalah juga seorang Debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang Debitor kepada Kreditor atau para Kreditornya apabila Debitor tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Oleh karena penjamin atau penanggung adalah Debitor, maka penjamin atau penanggung dapat dinyatakan pailit berdasarkan UUK.

E. Pengurusan Harta Pailit

Curator (pengampu) ialah seorang/suatu badan yang diserahi tugas untuk menggantikan/mengurus kepentingan seorang/badan hukum yang berada di bawah pengampuannya. Curator dalam kepailitan berarti suatu badan yang menggantikan kedudukan orang/badan hukum yang dinyatakan pailit, guna mengurus hak dan kewajiban si pailit. Dengan demikian, curator mempunyai hak dan kewajiban juga. Istilah curator tidak hanya digunakan dalam hal kepailitan saja, tetapi dapat kita jumpai pada hal-hal lain, misalnya dalam hal seseorang yang berada dalam keadaan sakit syaraf atau pemboros, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya diangkatlah seorang curator, sedangkan ia dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan (order curatele). Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang curator adalah :

  1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, dan
  2. Telah terdaftar pada Departemen Kehhakiman sebagai curator.

Curator sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan harta kekayaan pailit adalah sebagai pelindung daripada kepentingan kedua belah pihak, yaitu :

  1. melindungi pihak debitor dan,
  2. melindungi kepentingan para kreditor

Dalam hal ini tindakannya Curator selalu untuk kepentingan para kreditor karena bila curator mengambil keputusan untuk kepentingan kreditor dengan sendirinya dalam keputusan itu sudah termasuk kepentingan debitor.

“Dapat juga kita lihat bahwa curator mempunyai dua fungsi, yaitu : sebagai wakil dari kreditor dan juga sebagai wakil dari debitor, akan tetapi bila kepentingan-kepentingan antara kreditor dan debitor tersebut bertentangan, maka curator harus lebih mengutamakan kepentingan kreditor”.

Menurut Undang-Undang Kepailitan, yang menjadi kewajiban sehubungan dengan penyelesaian kepailitan adalah sangat banyak, antara lain yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut :

  1. Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Tugas ini sudah dapat dijalankannya, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan tersebut belum in final, yakni meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali.
  2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas tentang hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu :
    1. Ikhtisar putusan pernyataan pailit,
    2.  Identitas, alamat dan pekerjaan debitor,
    3. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk,
    4. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor dan,
    5. Identitas Hakim pengawas.
    6. Membuat uraian mengenai harta pailit,
    7. Mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang,
    8. Melaksanakan pembayaran kepada kreditor dalam proses pemberesan,
    9. Melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum actio pauliana,
    10. Membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan tersebut,
    11. Kurator bertanggung jawab terhadap keselahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit,
    12. Kewajiban menyampaikan laporan tiga bulanan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya,
    13. Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan.

Menjual aset-aset debitor pailit sebenarnya merupakan salah satu tugas utama dari kreditor sesuai dengan prinsip cash in the king. Penjualan aset debitor ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitor) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Bagimana cara menjual harta debitor pailit juga hal yang harus selalu diperhatikan dalam proses pemberesan harta pailit. Untuk itu harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Pertimbangan yuridis.

Tentunya agar pihak kurator yang menjual harta debitor pailit tidak disalahkan, yang pertama sekali harus diperhatikan adalah apa persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut. Misalnya kapan dia harus menjualnya, bagaimana prosedur menjual, apakah memerlukan izin tertentu, undang-undang mana dan pasal berapa yang mengaturnya, dan sebagainya.

Pertimbangan bisnis.

Selain dari pertimbangan yuridis, kurator yang menjual aset debitor juga harus memperhatikan pertimbangan bisnis. Bila perlu dapat disewa para ahli untuk memberikan masukan-masukan untuk bahan pertimbangan bagi kurator.

2 responses

  1. punya opini lain tentang kasus ometraco? kenapa hakim mahkamah agung ngeluarin putusan berdasarkan putusan dari pengadilan niaga?
    thank you….

    10 Januari 2013 pukul 14:38

    • mungkin belum ada untuk saat ini. mungkin bisa didiskusikan kalau boleh.

      3 Mei 2013 pukul 08:19

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s