Ketika Fakta Beradu Dengan Teori

Electronic Money (e-Money) Sebagai Output Redenominasi dan Alat Pengendali Kebijakan Moneter di Indonesia

Oleh : Dewa Ayu Widyastiti Sravishta

redenominasi1 (istimewa)Isu redenominasi di Indonesia sejak tahun 2010 lalu terus berkembang dan beredar di masyarakat. Redenominasi adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut, misal Rp 1.000,00 menjadi Rp 1,00 (redenominasirupiah.com ; diakses pada tanggal 29 Maret 2013). Redenominasi memiliki perbedaan dengan sanering, dimana sanering merupakan kondisi dimana nilai uang yang beredar di masyarakat di potong, sehingga daya beli masyarakat juga ikut berkurang (redenominasirupiah.com ; diakses pada tanggal 29 Maret 2013). Penyederhanaan nilai rupiah di Indonesia diharapkan memberikan efisiensi pada pencatatan pada laporan keuangan serta terciptanya kesetaraan dalam penyebutan uang rupiah dengan negara lain yang akhirnya akan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah (tribunnews.com ; Januri 2013).

darmin-nasution (istimewa)Menurut Darmin Nasution dalam Kompas.com (2010), terdapat tiga alasan dalam melaksanakan redemominasi, pertama kondisi ekonomi stabil dan terus bertumbuh, alasan kedua yaitu efisiensi dan penyederhanaan pembukuan, dan yang ketiga adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menggunakan dan membawa uang rupiah dalam jumlah besar. Namun, ketiga alasan itu saja belum cukup untuk memperlancar rencana redenominasi. Menurut Tony Prasetiantono dalam Kompas.com (2013), terdapat empat persoalan dalam melaksanakan redenominasi tersebut, pertama, sosialisasi redenominasi harus dilakukan secara luas dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Kedua, masalah redenominasi ini harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Indonesia agar kebijakan redenominasi ini dapat berjalan dengan efektif. Ketiga, redenominasi rawan inflasi. Keempat, redenominasi dapat dijalankan tergantung pada kredibilitas dan kinerja perekonomian Indonesia.

Rencana redenominasi rupiah di Indonesia saat ini sudah mencapai tahap penyusunan rancangan undang-undang perubahan nilai uang, dan diharapkan di tahun 2013 ini rancangan undang-undang tersebut dapat disetujui sehingga tahun 2014 sosialisasi redenominasi dapat dilaksanakan. Banyaknya pro kontra pelaksanaan redenominasi mengakibatkan rancangan undang-undang tersebut menjadi terhambat. Sama halnya dengan pendapat Tony Prasetianto (2013), kebijakan redenominasi akan efektif ketika kebijakan tersebut mendapat dukungan penuh dari pihak-pihak yang berwenang, sehingga tidak heran apabila kebijakan redenominasi ini masih terhenti di rancangan undang-undang saja.

Tidak hanya masalah dukungan, rencana redenominasi ini tentu akan mengeluarkan banyak sekali biaya, mulai dari sosialisasi redenominasi hingga penyebaran rupiah yang telah di redenominasi. Menurut Ronald Was dalam Liputan6.com (2013), biaya untuk sosialisasi redenominasi berkisar Rp 200 miliar, dana tersebut juga mendanai percetakan uang dan perbaikan teknologi informasi (IT). Menurut Difi Johansyah dalam Sinar Harapan (2012), biaya yang mungkin dikeluarkan Bank Indonesia terkait redenominasi ini dapat mencapai puluhan triliun rupiah, hal ini berkaitan dengan proses redenominasi itu sendiri, baik dalam pencetakan uang rutin, distribusi uang, dan sosialisasi. Pencetakan uang rupiah di Indonesia secara rutin tanpa adanya redenominasi telah menghabiskan uang sebesar satu triliun rupiah, dimana pencetakan ini untuk mengganti uang-uang yang rusak atau tidak layak pakai yang telah masuk di Bank Indonesia. Biaya cetak rupiah yang mahal disebabkan oleh mahalnya bahan baku pembuatan uang. Kertas yang digunakan diimpor langsung dari Eropa termasuk Rusia. Melihat kondisi tersebut tentu dapat disimpulkan untuk melakukan redenominasi di Indonesia, baik Bank Indonesia maupun masyarakat harus benar-benar siap sehingga kebijakan ini tidak menjadi mubazir.

ilustrasi

Biaya yang besar untuk mewujudkan kebijakan redenominasi ini tentu menjadi pertimbangan yang besar untuk pemerintah Indonesia. Apabila gagal, tentu akan memberikan gejolak ekonomi di Indonesia, dan jauh lebih baik lagi apabila uang yang digunakan untuk redenominasi dialihkan untuk membiayai kebutuhan di bidang lain, seperti kesehatan maupun pendidikan. Seiring dengan beredarnya isu redenominasi rupiah di Indonesia, perbankan internasional kini mulai memperkenalkan electronic money (e-money). Menurut Bank Indonesia dalam Kajian Operasional E-Money (2006), e-money merupakan alat pembayaran elektronik, namun berbeda dengan kartu kredit maupun kartu debet. Mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Bank International Settlement (BIS), e-money didefinisikan sebagai “stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession” (produk stored-value atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang). Kartu kredit dan kartu debet merupakan jenisdai access products sedangkan e-money  merupakan prepaid product. Secara umum perbedaan antara prepaid product dan access product adalah sebagai berikut :

  1. Prepaid product (e-money)

–          Nilai uang telah tercatat dalam instrumen e-money, atau sering disebut dengan stored value.

–          Dana yang tercatat dalam e-money sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen.

–          Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk electronic value dari kartu e-money milik konsumen kepada terminal merchant dapat dilakukan secara off-line. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level merchant (point of sale), tanpa harus on-line ke computer issuer.

  1. Access product (kartu debet dan kartu kredit)

–          Tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu.

–          Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.

–          Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses secara on-line ke komputer issuer untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debet) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah di-otorisasi oleh issuer, rekening nasabah kemudian akan langsung didebet. Dengan demikian pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debet mensyaratkan adanya komunikasi on-line ke komputer issuer.

Di Indonesia jenis kartu yang menyerupai e-money sudah mualai beredar, seperti kartu telepon, dimana dalam setiap kartu terdapat sejumlah uang dimana uang ini akan berkurang apabila digunakan untuk menelepon. Selain itu sudah banyak perbankan di Indonesia yang mulai mencetak kartu pembayaran ini dan bekerjasama dengan mini market – mini market yang ada di Indonesia. Penggunaan e-money juga memiliki beberapa manfaat, seperti (Bank Indonesia ; 2006) :

–          Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (micro payment), disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian.

–          Kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila menggunakan e-money.

–          Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan e-money dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan proses otorisasi on-line, tanda tangan maupun PIN.

–          Transaksi off-line, maka biaya komunikasi dapat dikurangi.

–          Electronic value dapat diisi ulang kedalam kartu e-money melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issuer.

Selain manfaat tersebut, Bank Indonesia juga akan semakin mudah mengamati peredaran uang yang ada di masyarakat. E-money dapat diperoleh masyarakat apabila masyarakat memiliki account di bank, sehingga kebiasaan menabung juga dapat dikembangkan di masyarakat. Penggunaan e-money selain untuk mempermudah pengawasan moneter oleh Bank Indonesia dapat juga memberikan manfaat lain berupa penghematan pencetakan uang tunai. Melihat fakta yang telah diungkapkan di paragraf sebelumnya, dimana pencetakan uang memerlukan biaya yang besar dan rutin dilakukan, tidak hanya itu uang kertas juga mudah rusak sehingga harus dilebur dan dicetak kembali. Dengan menggunakan e-money, pihak bank atau issuer lain, hanya mencetak kartu e-money sekali, dan kartu tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Penggunaan e-money apabila dikaitkan dengan isu redenominasi yang akan dilakukan di Indonesia memiliki keterkaitan satu sama lain, dan apabila dimanfaatkan akan memberikan keuntungan sekaligus, yaitu penghematan pengeluaran pencetakan uang dan peningkatan kredibilitas rupiah di kancah internasional. Redenominasi dapat dilakukan di Indonesia tanpa harus mencetak uang baru, namun menggunakan e-money sebagai alat pembayaran baru, sehingga pemerintah tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk mengganti semua uang lama dengan uang baru yang telah di redenominasi. Namun, untuk melaksanakan hal ini pemerintah harus tetap memberikan sosialisasi dan menyamakan alat yang digunakan sehingga dapat digunakan oleh masyarakat secara maksimal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s